Cerita dari Kurang 1 Persen Lahan Sawah Tersisa di Metropolitan DKI

Hamparan sawah terbentang luas di Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (9/9). Garis-garis pematang tanah membelah area persawahan, menjadi jalur melangkah para petani di salah satu daerah perbatasan DKI Jakarta dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar) tersebut.

Pada Rabu siang itu, sesekali terlihat burung terbang rendah, mencari makan di antara tanaman padi (Oryza sativa). Di beberapa sudut, bendera-bendera hitam berkibar diterpa angin menjadi alat pengusir burung hama yang kerap turun mendekati tanaman. Angin semilir terasa di tengah cuaca yang panas.

Sawah berdiri berdampingan dengan permukiman, jalan, dan bangunan pengolahan sampah RDF Rorotan. Rorotan adalah satu dari sedikit daerah di Jakarta yang masih memiliki lahan persawahan.

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta, luas sawah yang masih aktif hingga 2026 ini sekitar 279 hektare.

Angka itu hanya sekitar 0,42 persen dari luas Jakarta yang lebih dari 66.233 hektare termasuk laut. Jumlah sawah itu tersebar di Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat; Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur; dan Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI 2025, luas sawah terbesar masih tetap di Jakarta Utara. Pada 2024 lalu, wilayah itu mencatat luas panen sebesar 442,75 hektare atau lebih dari 88 persen total luas panen padi di Provinsi DKI Jakarta. Namun, pada 2025 lalu, meskipun masih dominan angka panen itu mengalami penurunan menjadi 193,86 hektare.

Penurunan angka panen juga tercatat di Jakarta Timur dari total 28,31 hektare pada 2024 jadi 24,92 hektare pada 2025. Sementara itu di Jakarta Barat meningkat dari 27,25 hektare pada 2024 jadi 54,75 hektare pada 2025.

"Produksi padi di Provinsi DKI Jakarta masih didominasi oleh Jakarta Utara dengan kontribusi sekitar 70,65 persen, diikuti Jakarta Barat sebesar 20,17 persen dan Jakarta Timur sebesar 9,18 persen," demikian dikutip dari laporan Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi DKI Jakarta 2025 yang dipublikasi secara daring pada laman BPS DKI tersebut.

Di tengah Jakarta yang terus berkembang dan sedikitnya lahan pertanian, Sirojudin Abas (47) adalah salah satu petani di Rorotan yang memilih bertahan menggarap sawah di salah satu kelurahan dalam Kecamatan Cilincing tersebut.

Ketua Kelompok Tani Maju itu lahir dan besar di Rorotan. Dia mengaku sudah mengenal dan terjun ke sawah sejak kecil.

"Kalau dibilang, sudah lama bertani. Saya dari masih dalam perut sudah bertani, karena bapak dan ibu saya petani," kata Sirojudin kepada CNNIndonesia.com saat mengunjunginya di tengah kegiatan bertani kala itu.

Sebelum masuk SD di tahun 1980an silam, ia mengaku juga sudah membantu orang tuanya di sawah. Tugas Sirojudin kecil kala itu mulai dari membersihkan pematang, mencabut rumput, hingga mencangkul. Kegiatannya membantu orang tua bertani di Rorotan sempat terhenti karena menempuh pendidikan di pesantren di Jawa Timur.

Lalu, pada 2003 lalu ketika ke Rorotan, dia pun mulai intens bertani serta beternak.

Saat ini, ia menggarap sekitar 3,1 hektare sawah yang tersebar di empat titik. Namun, lahan tersebut bukan miliknya. Ia menggarap lahan milik kerabat dan beberapa pemilik lahan lainnya.

"Di Rorotan, yang garap lahan punya pribadi cuma 0,00 sekian persen. Sisanya garapan. Lahan milik Jakpro dan Saran Jaya (BUMD), punya dinas," ujarnya.

Dia menerangkan pola penggarapan lahan di Rorotan berbeda-beda.

Untuk lahan milik pemerintah atau BUMD, petani umumnya tidak dikenakan sewa. Sementara lahan milik pribadi, ada yang menggunakan sistem sewa, bagi hasil, maupun pembayaran setelah panen.

Sirojudin mengatakan mekanisme tersebut berbeda dengan sistem sewa lahan pertanian di sejumlah daerah. Di Jawa Barat, misalnya, ia menyebut sewa lahan bisa mencapai sekitar Rp6 juta per hektare dan dibayarkan di awal. Sementara itu di Rorotan, pembayaran kepada pemilik lahan terkadang baru dilakukan setelah panen. Bahkan, menurut dia, ada pemilik lahan yang tidak meminta bayaran dari petani yang menggarap lahannya.

"Jadi bayarnya kalau panen doang, itu pun semaunya, karena yang punya lahan enggak minta, yang punya Pemda enggak minta," katanya.

Dalam setahun, sawah di Rorotan rata-rata bisa dipanen dua kali, tergantung kondisi. Setelah panen, gabah umumnya langsung dijual kepada bandar. Menurutnya, pada musim panen sebelumnya, gabah petani diserap oleh Bulog. Namun saat ini, harga Bulog di bawah harga para bandar.

"Sekarang bandar lokal berani Rp7.700 sampai Rp8.000, ya petani pintar lah. Bandar lokal kasih harga di atas Bulog," katanya di sela kegiatan bertani saat dikunjungi pada awal September ini.

Bercerita tentang sejarah kota, Sirojudin ingat betul kondisi Rorotan ketika pertama kali kembali menekuni bertani di kampung halamannya di tengah belantara beton metropolitan DKI pada 2003 silam.

Saat itu, dikisahkannya, sebagian besar wilayah yang kini dipenuhi bangunan masih berupa persawahan.

Ia mengatakan selain pemukiman, beberapa proyek pembangunan yang menggunakan lahan sawah adalah pembuatan makam bagi korban meninggal Covid beberapa tahun lalu hingga pembangunan fasilitas pengolahan sampah RDF Rorotan. Sirojudin mengaku juga mendengar akan adanya pembangunan stasiun di sekitar Rorotan yang akan kembali menggunakan lahan sawah.

"Untuk makam covid waktu itu, kelompok tani saya habis kegusur. Kurang lebih 4-5 hektare. Tanah milik orang, dibeli sama Pemda untuk dibuat makam," katanya.

Ia memperkirakan lahan pertanian di Rorotan kini hanya sekitar 250an hektare. Menurutnya, jumlah itu adalah yang paling banyak jika dibanding dengan beberapa daerah di DKI.

"Udah terancam, besok ini enggak lama lagi bahkan udah turun kemarin sebelah utara RDF mau bikin stasiun 40 hektare," ujarnya.

Penyusutan lahan sawah yang diutarakan Sirojudin pada halaman artikel ini sebelumnya sejalan dengan data dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta.

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok mengatakan luas baku sawah (LBS) DKI Jakarta pada tahun 2024 seluas 360 hektare tahun 2025menyusut menjadi 321 hektare.

"Saat ini luas sawah kembali menyusut menjadi 297 hektare," kata Hasudungan merespons pertanyaan CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu padabulan ini.

Ia menjelaskan alih fungsi lahan pertanian di DKI Jakarta disebabkan beberapa faktor seperti pembangunan pemukiman dan komersial, pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Menurutnya, nilai ekonomi lahan di sektor properti yang jauh lebih tinggi dibandingkan hasil usaha tani juga menjadi salah satu faktor.

"Serta lahan sawah yang tersisa terkendala untuk secara optimal diolah karena ketersediaan air irigasi yang terbatas, polusi limbah domestik dan kekurangan tenaga kerja pertanian atau sumber daya manusia (SDM) pertanian," kata Hasudungan.

Dengan lahan yang semakin terbatas, produksi beras Jakarta juga sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan pangan ibu kota. Dinas KPKP mencatat beras DKI Jakarta mencapai sekitar 2.420 ton per hari atau sekitar 871.200 ton per tahun.

"Sedangkan produksi beras per tahun yang duhasilkan sebesar 1.514 ton per tahun atau hanya memenuhi sekitar 0,017 persen," kata Hasudungan.

Terpisah, Sirojudin mengatakan di Rorotan, setelah panen, gabah umumnya langsung dijual kepada bandar karena para petani tidak memiliki gudang atau lumbung untuk menyimpan hasil panen. Biasanya, kata dia, gabah dibawa para bandar keluar wilayah Jakarta untuk diproses menjadi beras.

"Bandar di sini rata-rata ada dari Bekasi. Ada juga Karawang. Gabahnya diolah di sana, dijemur di sana, jadi beras di sana, nanti beras ada yang balik lagi ke sini.Ke toko-toko, ada yang balik ke Kranji, ke mana aja dah, yang punya langganan di mana gitu, ada yang ke Cakung," ujarnya.

Selain itu, Sirojudin menyayangkan perubahan fungsi lahan di Rorotan telah menghilangkan lahan yang selama ini masih produktif.

"Di sini subur semua. Para pemangku kebijakan kalau mau lakukan sesuatu harusnya dipanggil orang yang ahli berpikir. Jangan mentang-mentang saat ada Covid tanah subur diurug buat makam, kenapa lahan subur yang diurug?" ujarnya.

Ia juga mencontohkan belum lama ini, hasil ubinan di lahan yang digarap para petani bahkan mencapai sekitar 8 ton per hektare. Angka tersebut lebih tinggi dibanding hasil panen yang biasanya berada di kisaran 4-5 ton per hektare.

Ubinan lahan padi adalah metode penghitungan sampel untuk memperkirakan jumlah hasil panen padi sebelum proses panen raya dilakukan.

"Harusnya pemerintah dilihat juga sisi pertaniannya. Kan ini juga manfaatnya banyak, untuk serapan . Buat paru-paru kota. Banyaklah, ketika banjir di sini enggak banjir karena memang buangannya masih sawah," katanya.

Berdasar data dari Dinas KPKP DKI Jakarta, total kelompok tani di Jakarta sebanyak 563 kelompok budidaya tanaman pangan dan hortikultura. Sedangkan jumlah kelompok tani tanaman padi sebanyak 14 kelompok tani. Salah satunya kelompok tani yang dipimpin Sirojudin.

Bicara soal harapan, Sirojudin ingin lahan pertanian yang tinggal sedikit di Jakarta tidak mudah dialihfungsikan. Ia khawatir generasi mendatang tidak akan melihat sawah di Jakarta.

"Mungkin nanti di cucu saya udah enggak ada kali ya. Namanya penguasa kan bisa apa aja. Punya proyek kan gitu, nah di Rorotan nih yang lega," kata dia. "Sangat khawatir, emang udah terancam. Makanya petani itu ya tinggal melongo doang," kata dia.

Sirojudin berharap lahan yang ada di Rorotan ditetapkan menjadi lahan "abadi" pertanian atau Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

Sejatinya, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan salah satunya mengatur Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.

"Ini udah tinggal dikit ini di Rorotan, kalau bisa jadi lahan abadi. Ini udah terancam lagi," kata Sirojudin.

Sementara itu, Hasudungan mengatakan selama ini Pemprov rutin memberi bantuan kepada para petani berupa sarana produksi pertanian (saprodi) seperti bantuan benih/bibit, pupuk subsidi, alsintan dan bimbingan teknis budidaya pertanian Pemprov juga berupaya mempertahankan luasan sawah di Jakarta antara lain melalui proses usulan penetapan lahan sawah abadi di Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Termasuk, sambungnya, "Dengan penetapan Luas Baku Sawah (LBS) yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN RI."