lmuwan dari European Forest Institute Krystof Obidzinski menilai kebakaran hutan dan lahan jadi salah satu tantangan Indonesia dalam upaya mencapai target iklim, termasuk pencapaian target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 dan pengembangan pemanfaatan hutan untuk beragam kepentingan atau multi-use forestry.
Menurut Krystof, kebakaran hutan tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga berdampak pada produksi, ketenagakerjaan, perdagangan, kepercayaan, dan dukungan lembaga keuangan.
"Oleh karena itu, penanganan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan kesiapsiagaan berkelanjutan, pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan anggaran yang memadai untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran," kata Krystof, melansir laman resmi BRIN, Rabu (28/10).
FOLU Net Sink 2030 merupakan target yang ingin dicapai lewat aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi di mana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada 2030.
Indonesia's FOLU Net Sink 2030 diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021.
Program ini menggunakan empat strategi utama, meliputi menghindari deforestasi, konservasi dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan restorasi lahan gambut, serta peningkatan serapan karbon.
Sementara itu, dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168 Tahun 2022, terdapat 5 bidang dalam susunan tim FOLU Net Sink 2030.
Di antaranya Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari, Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon, Bidang III Konservasi, Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut, dan Bidang V Instrumen dan Informasi.
Kemudian ada juga 15 kegiatan aksi mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Beberapa di antaranya ialah pengurangan laju deforestasi lahan mineral, restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut, konservasi keanekaragaman hayati, hingga rehabilitasi mangrove dan aforestasi pada kawasan bekas tambang.
Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN Marcellinus Budi Utomo menambahkan bahwa dampak kebakaran hutan dan lahan juga bukan hanya kerusakan kawasan hutan, tapi juga penurunan kualitas udara yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat.
Marcelinus mengkaji dampak tersebut di Kalimantan lewat integrasi data satelit, pemodelan atmosfer, dan analisis kuantitatif. Ia menjelaskan bahwa kajian tersebut berangkat dari dampak kebakaran hutan yang tidak selalu terlihat secara langsung.
Menurut dia, asap dan partikulat halus yang dihasilkan kebakaran dapat menyebar ke wilayah lain sehingga dampaknya melampaui kawasan yang terbakar dan memengaruhi udara yang dihirup masyarakat.
Ia mengintegrasikan sejumlah sumber data, meliputi aktivitas kebakaran yang diamati melalui satelit, estimasi konsentrasi partikulat halus PM2.5, distribusi penduduk, serta data mortalitas dasar. Ia menjelaskan, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara aktivitas kebakaran, kualitas udara, dan potensi dampaknya terhadap penduduk di Kalimantan.
Ia menegaskan, hasil kajian perlu dipahami sesuai dengan batasan metodologinya. Estimasi berbasis pemodelan tersebut tidak dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh penderitaan masyarakat ataupun membuktikan bahwa setiap kematian disebabkan oleh kebakaran hutan.
Oleh sebab itu, hasil pemodelan tidak bisa disamakan dengan angka kematian aktual yang seluruhnya telah terverifikasi akibat kebakaran. Kendati begitu, pendekatan ini dapat membantu mengidentifikasi dimensi dampak kebakaran hutan yang kerap luput dari perhatian.
"Informasi mengenai potensi dampak terhadap kesehatan masyarakat dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memperkuat pemantauan kualitas udara, penyampaian peringatan dini, perlindungan kelompok rentan, dan kesiapan pelayanan kesehatan ketika kebenaran terjadi," ujar Marcellinus.
