Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang peretasan massal kembali menghantam institusi pemerintah Amerika Serikat (AS). Kali ini, korbannya adalah para pegawai negeri sipil.
Situs transparansi Distributed Denial of Secrets melaporkan adanya kebocoran data raksasa yang memaparkan informasi pribadi lebih dari 40.000 pegawai Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (Department of Homeland Security/DHS).
Kebocoran data kali ini tergolong sangat sensitif. Pasalnya, peretas membeberkan identitas, nomor telepon, alamat email, hingga perincian jabatan agen-agen yang bertugas di unit penyamaran (undercover), operasi khusus, forensik komputer, hingga intelijen manusia (human intelligence).
Data yang bocor tersebut mencakup instansi vital di bawah DHS, seperti Penegakan Hukum Imigrasi dan Bea Cukai (Immigration and Customs Enforcement/ICE), Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (Customs and Border Protection/CBP), hingga Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency/CISA).
Pihak DHS dalam pernyataan resminya mengonfirmasi adanya insiden peretasan tersebut. "Kami mengetahui adanya potensi kebocoran data dan secara aktif bekerja untuk mengatasi situasi ini dengan cepat dan efektif," tulis manajemen DHS, dikutip dari Reuters, Kamis (29/10/2026)/
Aksi pembobolan data ini diklaim dieksekusi oleh kelompok retasis (hacktivist) yang menamakan dirinya Department of Peace. Insiden ini menjadi kebocoran data raksasa ketiga yang mengguncang institusi keamanan AS dalam rentang waktu satu bulan terakhir.
Pada September lalu, kelompok peretas ShinyHunters mengklaim telah membobol data sensitif milik Biro Investigasi Federal (FBI), termasuk rekam medis ribuan pegawainya. Disusul pekan lalu, Departemen Pertahanan AS (Pentagon) dihantam gugatan class action akibat kebocoran data jutaan personel militer aktif dan veteran.
Department of Peace diduga memanen puluhan ribu data tersebut dengan meretas sistem layanan single sign-on milik penyedia jasa keamanan siber, Okta, yang digunakan oleh DHS. Meski demikian, pihak Okta membantah tuduhan tersebut dan mengklaim sistem internal mereka tetap aman.
Pendiri Distributed Denial of Secrets, Emma Best, bersama peretas yang dikenal dengan nama "maia arson crimew", bahkan telah meluncurkan alat pencarian terbuka (search tool) agar publik dan jurnalis dapat menjelajahi data internal DHS tersebut.
"Mereka (DHS) memiliki data kami, jadi sudah sepantasnya kami memiliki data mereka," tulis pernyataan Department of Peace.
Laporan investigasi Reuters mengonfirmasi keabsahan data tersebut setelah mencocokkan identitas enam pegawai DHS dengan data biro kredit serta intelijen dark web District 4 Labs.
Selain mengungkap identitas pribadi, data yang bocor tersebut turut membeberkan bagan struktur organisasi internal hingga program dan operasi rahasia DHS yang sebelumnya tidak pernah terpublikasi.
